KEHIDUPAN POLITIK MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

 Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1950, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer atau disebut juga masa demokrasi liberal. Maka, bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan dengan landasan UUDS 1950. Pelaksanaan sistem demokrasi ini tidak berlangsung lama, karena sering berganti kabinet. Sehingga, program kerja yang dibuat pemerintah tidak berjalan  baik. Apalagi, dewan konstituante gagal menyusun konstitusi baru. Akhirnya,  Presiden Soekarno terpaksa mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal  5 Juli 1959.

Keluarnya Dekrit Presiden  5 Juli 1959 jadi langkah politik Presiden Soekarno untuk ngatasin permasalahan yang terjadi. Dekrit ini berisi tiga point penting:  

1.   Pembubaran Dewan Konstituante.

2.   Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 

3.   Pemerintah membentuk MPRS dan DPAS.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menjadi tanda berakhirnya sistem demokrasi liberal/parlementer dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Di Masa demokrasi ini, Presiden Soekarno menerapkan sistem politik keseimbangan atau balance of power. Waktu itu terdapat 4 kekuatan partai politik pemenang pemilu pertama tahun 1955, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan 4 kekuatan itu, Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis. Konsep penyatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis lebih populer disebut NASAKOM. 

Selain itu, Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan politik, diantaranya:

1.  Konfrontasi Irian Barat

Tujuannya untuk ngerebut kembali Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi dari tangan Belanda. Makanya pemerintah ngelakuin pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Terus memboikot perusahaan Belanda dan melarang maskapai Belanda terbang atau berlayar ke Indonesia. Bahkan, pada tanggal 19 Desember 1961 pemerintah juga melakukan deklarasi Tri Komando Rakyat atau TRIKORA:

1.   Gagalkan pembentukan negara boneka Irian Barat benrukan Belanda.

2.   Bersiap untuk mobilisasi umun.

3.   Kibarkan merah-putih di Irian Barat.

Untuk mendukung Trikora, pemerintah juga membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Komando ini ditugaskan untuk ngelakukan operasi militer di Irian Barat. 

2. Konfrontasi Malaysia

Perjuangan melawan anti kolonialisme Indonesia tidak hanya di Indonesia. Tetapi Indonesia juga membantu negara tetangga seperti Malaysia untuk melawan anti kolonialisme. Presiden Soekarno tidak ingin wilayah Malaya, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak atau bekas jajahan Inggris menjadi negara federasi Malaysia. Indonesia tu pengen ngebantu Malaysia buat merdeka tanpa ada bantuan dari Inggris. Kebijakan ini disebut politik konfrontasi Malaysia. Pada tanggal 3 mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan operasi Dwi Komando Rakyat atau DWIKORA untuk mendukung konfontasi Malaysia.

3. New Emerging Forces (NEFO)

Tidak berhenti di situ saja, Presiden Soekarno juga mengeluarkan gagasan politik mercusuar. Tujuannya untuk menjadikan Jakarta atau Indonesia menjadi mercusuar yang akan menerangi negara-negara berkembang. Makanya, dibentuklah kekuatan ke dalamNew Emerging Forces atau NEFO. Sebagai bukti jika Indonesia pantas menjadi negara yang memandu negara anggota NEFO, presiden Soekarno membangun proyek-proyek besar di Jakarta. Seperti pembangunan gedung DPR/MPR, Monas, Hotel Indonesia, Patung selamat datang, jembatan Semanggi, dan Istora senayan yang sekarang dikenal Gelora Bung Karno atau GBK.

4. Game for New  Emerging Forces (GANEFO)

Sebenarnya, proyek-proyek besar itu juga dibuat untuk mendukung kegiatan pesta olahraga bagi para negara NEFO yang diberi nama Game for New  Emerging Forces atau GANEFO. GANEFO akan digelar di Indonesia pada tanggal 10-22 November 1963 dan diikuti oleh 51 negara.