Langsung ke konten utama

KEHIDUPAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

 

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Kondisi Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Ekonomi dimasa demokrasi terpimpin sangat terpuruk. Perekonomian Indonesia ngarah ke sistem ekonomi etatisme yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan, Indonesia juga mengalami defisit anggaran dan inflasi yang disebabkan oleh kebijakan politik mercusuar. Ternyata kebijakan poliytik mercusuar telah ngabisak banyak uang APBN. Untuk memperbaiki perekonomian Indonesi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya:

1.  Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Depernas dipimpin oleh Moh. Yamin, yang tugasnya untuk menyusun program kerja pola pembangunan nasional yang dikenal Pola Pembangunan Semesta Berencana. Jadi, pembangunan yang akan dilakukan harus mertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.

2. Devaluasi Mata Uang

Kebijakan devaluasi mata uang atau penurunan nilai uang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 1959. Kebijakan ini juga dikenal dengan istilah sanering. Maksudnya, uang Rp.1.000 dan Rp.500 nilainya diturunkan menjadi Rp.100 dan Rp.50. Tujuannya untuk meningkatkan nilai rupiah dan melindungi tabungan rakyat.

3. Deklarasi Ekonomi (DEKON)

Pada tanggal 24 maret 1963, Presiden Soekarno mengumumkan langkah-langkah untuk menangani masalah ekonomi yang kian merosot. Langkah ini dikenal dengan istilah Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Pasca dikeluarkannya kebijakan dekon, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ekspor, impor dan harga-harga.

4. Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk meningkatkan kinerja Depernas yang udah dibentuk sebelumnya, pemerintah mengeluarkan beberapa keputusa, diantaranya:

1) Presiden Soekarno  memasukkan Depernas ke dalam Kabinet Kerja. 

2) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menggantikan keberadaan Depernas. 

Tugas Bappenas sendiri untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian mengendalikan dan ngevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terakhir ngambil keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kerjasama dan Teori Perdagangan Internasional

  A. Kerjasama Internasional Bentuk Kerjasama Internasional 1.    Bilateral:  Kerjasama antar negara, misalnya perjanjian dagang antara Indonesia dan Korea Selatan. 2.    Regional:  Kerjasama antar beberapa negara pada kawasan tertentu, misalnya ASEAN. 3.    Multilateral:  Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Misalnya perdagangan bebas CAFTA ( China Asean Free Trade Area ) dan organisasi minyak dunia (OPEC) Manfaat Kerjasama Internasional 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Mempercepat pembangunan dalam negeri 3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi 4. Menjalin hubungan dengan negara lain 5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK B. Perdagangan Internasional Pengertian Perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antarnegara. Faktor Pendorong 1.    Perbedaan sumber daya yang dimiliki 2.    Perbedaan teknologi dan biaya produksi. 3. ...
Posting Komentar
Read more »

Pajak

PAJAK Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara bersifat wajib dan dapat dipaksakan yang diatur oleh undang-undang, dengan balas jasa tidak langsung. Fungsi Pajak   1. Anggaran     Pajak sebagai kontributor terbesar pembangunan fasilitas publik dan pembangunan nasional. 2. Regulasi     Pajak sebagai alat melaksanakan kebijakan sosial ekonomi, misalnya mengatur pajak untuk barang mewah dan perdagangan internasional.   3. Stabilitas     Pajak sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mengatasi inflasi maupun deflasi.   4. Redistribusi pendapatan     Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Penggolongan Pajak   1. Pajak langsung     Beban pajak ini harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contoh: PPh. 2. Pajak tidak langsung     Beban pajak ini dapat dialihkan kepada ...
Posting Komentar
Read more »

Kurva Kemungkinan Produksi dan Cara Meningkatkan Mutu Produksi

  Kurva Kemungkinan Produksi ( Production Possibility Curve )   Kurva kemungkinan produksi  (KKP) > kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi dua barang yang dapat diproduksi dengan faktor produksi yang sama.  Misalnya suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang yaitu barang X dan barang Y. Jumlah total maksimum barang yang dapat diproduksi adalah sebesar 100 unit, pilihan kombinasi maksimum yang dapat dipilih akan terlihat seperti gambar berikut.   Kurva Kemungkinan Produksi   Dari gambar diatas, sepanjang kurva kemungkinan produksi, jumlah produksi maksimum adalah 100 unit dengan asumsi sebagai berikut: 1.    Jika perusahaan memilih kombinasi di titik A, artinya perusahaan memilih kombinasi 100 unit yang terdiri dari 30 unit barang Y dan 70 unit barang X. 2.    Jika perusahaan memilih kombinasi di titik B, artinya perusahaan memilih kombinasi maksimum yang terdiri dari 10 unit barang Y dan 90 unit...
Posting Komentar
Read more »