Langsung ke konten utama

KEHIDUPAN AWAL KEMERDEKAAN

 

 

Setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum bisa menata sistem pemerintahan dengan sempurna. Para pendiri Indonesia masih terus mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Bahkan, Indonesia masih menghadapi konflik bersenjata dengan Belanda. Setelah Soekarno-Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, dimana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada awal kemerdekaan dengan sistem pemerintahan presidensial ini, dibentuk beberapa kabinet seperti Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Periode ini diwarnai dengan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Saat itu, Belanda memiliki hasrat untuk kembali berkuasa di Indonesia. 


Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)

 

Konflik antara Indonesia-Belanda akhirnya ditengahi oleh PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949. Salah satu hasil KMB ialah menetapkan Indonesia menjadi negara federasi atau Republik Indonesia Serikat (RIS). Wilayah Indonesia harus dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian, seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. RIS ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pasca RIS ini, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem parlementer.

 

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kerjasama dan Teori Perdagangan Internasional

  A. Kerjasama Internasional Bentuk Kerjasama Internasional 1.    Bilateral:  Kerjasama antar negara, misalnya perjanjian dagang antara Indonesia dan Korea Selatan. 2.    Regional:  Kerjasama antar beberapa negara pada kawasan tertentu, misalnya ASEAN. 3.    Multilateral:  Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Misalnya perdagangan bebas CAFTA ( China Asean Free Trade Area ) dan organisasi minyak dunia (OPEC) Manfaat Kerjasama Internasional 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Mempercepat pembangunan dalam negeri 3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi 4. Menjalin hubungan dengan negara lain 5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK B. Perdagangan Internasional Pengertian Perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antarnegara. Faktor Pendorong 1.    Perbedaan sumber daya yang dimiliki 2.    Perbedaan teknologi dan biaya produksi. 3. ...

Siswa Madrasah Pelopor Moderasi Beragama

  Rencana Aksi Kegiatan Siswa Madrasah Sebagai Pelopor Moderasi Beragama, Inisiator Pada Masa Bonus Demografi, Dengan Memanfaatkan Revolusi Teknologi Oleh: Moh Suma Firman R – MAN 3 Tulungagung Perubahan dunia secara global kini tengah memasuki fase yang disebut dengan istilah revolusi industri 4.0. Era ini datang dan menuntut generasi muda untuk bepikir kreatif dan inovatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam hal penguasaan teknologi. Yang akan bergerak dinamis dan terus menghadirkan banyak perubahan yang tidak bisa dibendung. Dalam hal ini siswa madrasah patutnya menjadi panutan dan harapan masa depan bangsa yang mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang tepat sesuai perubahan yang ada, dengan konsep moderasi beragama. Berdasar data siaran pers Bappenas (2017) penduduk Indonesia akan mencapai masa bonus demografi   pada tahun 2030 mendatang, yakni penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total proyeksi penduduk Indonesia sebesar 297 juta ji...

Pajak

PAJAK Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara bersifat wajib dan dapat dipaksakan yang diatur oleh undang-undang, dengan balas jasa tidak langsung. Fungsi Pajak   1. Anggaran     Pajak sebagai kontributor terbesar pembangunan fasilitas publik dan pembangunan nasional. 2. Regulasi     Pajak sebagai alat melaksanakan kebijakan sosial ekonomi, misalnya mengatur pajak untuk barang mewah dan perdagangan internasional.   3. Stabilitas     Pajak sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mengatasi inflasi maupun deflasi.   4. Redistribusi pendapatan     Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Penggolongan Pajak   1. Pajak langsung     Beban pajak ini harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contoh: PPh. 2. Pajak tidak langsung     Beban pajak ini dapat dialihkan kepada ...