APBN dan APBD

 

 

APBN DAN APBD

A. Kebijakan Fiskal

• Pengertian

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui menteri keuangan untuk mengatur pemasukan atau pengeluaran dengan instrumen APBN dan APBD.

Jenis Kebijakan Fiskal

• 1. Kebijakan fiskal ekspansif
•     Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang lesu. Tujuannya untuk meningkatkan output perekonomian.
•      a. Meningkatkan belanja negara
•      b. Menurunkan tingkat pajak
•    
• 2. Kebijakan fiskal kontraktif
•     Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang memanas atau overheating. tujuannya untuk mengurangi output perekonomian.
•      a. Mengurangi belanja negara
•      b. Menaikkan tingkat pajak
•  

B. APBN

Pengertian

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun tiap tahun untuk mengelola keuangan suatu negara.

• Komponen APBN
•  
• 1. Anggaran Pendapatan: penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah.
• 2. Anggaran Belanja: segala macam pengeluaran untuk melakukan fungsi APBN.
•      a. Pengeluaran Rutin: membiayai tugas umum pemerintahan.
•      b. Pengeluaran Pembangunan: membiayai proyek pembangunan fisik dan non fisik.
•      c. Belanja Pemerintah Daerah: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
• 3. Anggaran Pembiayaan: komponen untuk mengatasi surplus atau defisit.

• Fungsi APBN
•  
• 1. Alokasi
•     APBN digunakan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah sesuai dengan kebutuhannya.

• 2. Distribusi
•     APBN digunakan untuk mendistribusikan anggaran kepada masyarakat dengan tujuan pemerataan.
•  
• 3. Stabilisasi
•     APBN digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal.
•  
• 4. Otorisasi
•     APBN digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan.
• 
  5. Perencanaan
•     APBN digunakan sebagai acuan bagi negara untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun.
• 
  6. Pengawasan

    APBN menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum.

•  

• Model Penyusunan APBN
•  
• 1. Model surplus
•     Artinya, pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini dilakukan saat sedang terjadi inflasi, dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran.

• 2. Model defisit
•     Artinya, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Kebijakan ini dilakukan saat sedang terjadi deflasi, tujuannya untuk menigkatkan pengeluaran.
•  
• 3. Model berimbang
•     Kebijakan ini untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran.

C. APBD

Pengertian

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tiap tahun. APBD memiliki 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• Komponen APBD
•  
• 1. Anggaran Pendapatan
•      a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah.
•      b. Dana Alokasi Umum (DAU): penerimaan daerah yang bersumber dari APBN.
•      c. Dana Bagi Hasil (DBH): bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam yang menjadi hak pemerintah pusat.
•      d. Dana Alokasi Khusus (DAK): dana dari APBN untuk membiayai urusan daerah yang diprioritaskan oleh pusat kepada daerah tertentu.
• 2. Anggaran Belanja: segala macam pengeluaran untuk melakukan fungsi APBN.
• 3. Anggaran Pembiayaan: komponen untuk mengatasi surplus atau defisit

• Tujuan APBD
•  
• 1. Menyusun prioritas belanja pemerintah daerah
• 2. Efisiensi penyediaan barang dan jasa
• 3. Mencapai tujuan fiskal