Langsung ke konten utama

APBN dan APBD

 

 

APBN DAN APBD

A. Kebijakan Fiskal

  • Pengertian

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui menteri keuangan untuk mengatur pemasukan atau pengeluaran dengan instrumen APBN dan APBD.

Jenis Kebijakan Fiskal

  • 1. Kebijakan fiskal ekspansif
  •     Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang lesu. Tujuannya untuk meningkatkan output perekonomian.
  •      a. Meningkatkan belanja negara
  •      b. Menurunkan tingkat pajak
  •    
  • 2. Kebijakan fiskal kontraktif
  •     Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang memanas atau overheating. tujuannya untuk mengurangi output perekonomian.
  •      a. Mengurangi belanja negara
  •      b. Menaikkan tingkat pajak
  •  

B. APBN

Pengertian

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun tiap tahun untuk mengelola keuangan suatu negara.

  • Komponen APBN
  •  
  • 1. Anggaran Pendapatan: penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah.
  • 2. Anggaran Belanja: segala macam pengeluaran untuk melakukan fungsi APBN.
  •      a. Pengeluaran Rutin: membiayai tugas umum pemerintahan.
  •      b. Pengeluaran Pembangunan: membiayai proyek pembangunan fisik dan non fisik.
  •      c. Belanja Pemerintah Daerah: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  • 3. Anggaran Pembiayaan: komponen untuk mengatasi surplus atau defisit.
  • Fungsi APBN
  •  
  • 1. Alokasi
  •     APBN digunakan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah sesuai dengan kebutuhannya.
  • 2. Distribusi
  •     APBN digunakan untuk mendistribusikan anggaran kepada masyarakat dengan tujuan pemerataan.
  •  
  • 3. Stabilisasi
  •     APBN digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal.
  •  
  • 4. Otorisasi
  •     APBN digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan.

  • 5. Perencanaan
  •     APBN digunakan sebagai acuan bagi negara untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun.

  • 6. Pengawasan

    APBN menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum.

  •  
  • Model Penyusunan APBN
  •  
  • 1. Model surplus
  •     Artinya, pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini dilakukan saat sedang terjadi inflasi, dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran.
  • 2. Model defisit
  •     Artinya, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Kebijakan ini dilakukan saat sedang terjadi deflasi, tujuannya untuk menigkatkan pengeluaran.
  •  
  • 3. Model berimbang
  •     Kebijakan ini untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran.

C. APBD

Pengertian

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tiap tahun. APBD memiliki 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

  • Komponen APBD
  •  
  • 1. Anggaran Pendapatan
  •      a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah.
  •      b. Dana Alokasi Umum (DAU): penerimaan daerah yang bersumber dari APBN.
  •      c. Dana Bagi Hasil (DBH): bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam yang menjadi hak pemerintah pusat.
  •      d. Dana Alokasi Khusus (DAK): dana dari APBN untuk membiayai urusan daerah yang diprioritaskan oleh pusat kepada daerah tertentu.
  • 2. Anggaran Belanja: segala macam pengeluaran untuk melakukan fungsi APBN.
  • 3. Anggaran Pembiayaan: komponen untuk mengatasi surplus atau defisit
  • Tujuan APBD
  •  
  • 1. Menyusun prioritas belanja pemerintah daerah
  • 2. Efisiensi penyediaan barang dan jasa
  • 3. Mencapai tujuan fiskal

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kerjasama dan Teori Perdagangan Internasional

  A. Kerjasama Internasional Bentuk Kerjasama Internasional 1.    Bilateral:  Kerjasama antar negara, misalnya perjanjian dagang antara Indonesia dan Korea Selatan. 2.    Regional:  Kerjasama antar beberapa negara pada kawasan tertentu, misalnya ASEAN. 3.    Multilateral:  Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Misalnya perdagangan bebas CAFTA ( China Asean Free Trade Area ) dan organisasi minyak dunia (OPEC) Manfaat Kerjasama Internasional 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Mempercepat pembangunan dalam negeri 3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi 4. Menjalin hubungan dengan negara lain 5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK B. Perdagangan Internasional Pengertian Perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antarnegara. Faktor Pendorong 1.    Perbedaan sumber daya yang dimiliki 2.    Perbedaan teknologi dan biaya produksi. 3. ...

Siswa Madrasah Pelopor Moderasi Beragama

  Rencana Aksi Kegiatan Siswa Madrasah Sebagai Pelopor Moderasi Beragama, Inisiator Pada Masa Bonus Demografi, Dengan Memanfaatkan Revolusi Teknologi Oleh: Moh Suma Firman R – MAN 3 Tulungagung Perubahan dunia secara global kini tengah memasuki fase yang disebut dengan istilah revolusi industri 4.0. Era ini datang dan menuntut generasi muda untuk bepikir kreatif dan inovatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam hal penguasaan teknologi. Yang akan bergerak dinamis dan terus menghadirkan banyak perubahan yang tidak bisa dibendung. Dalam hal ini siswa madrasah patutnya menjadi panutan dan harapan masa depan bangsa yang mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang tepat sesuai perubahan yang ada, dengan konsep moderasi beragama. Berdasar data siaran pers Bappenas (2017) penduduk Indonesia akan mencapai masa bonus demografi   pada tahun 2030 mendatang, yakni penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total proyeksi penduduk Indonesia sebesar 297 juta ji...

Pajak

PAJAK Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara bersifat wajib dan dapat dipaksakan yang diatur oleh undang-undang, dengan balas jasa tidak langsung. Fungsi Pajak   1. Anggaran     Pajak sebagai kontributor terbesar pembangunan fasilitas publik dan pembangunan nasional. 2. Regulasi     Pajak sebagai alat melaksanakan kebijakan sosial ekonomi, misalnya mengatur pajak untuk barang mewah dan perdagangan internasional.   3. Stabilitas     Pajak sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mengatasi inflasi maupun deflasi.   4. Redistribusi pendapatan     Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Penggolongan Pajak   1. Pajak langsung     Beban pajak ini harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contoh: PPh. 2. Pajak tidak langsung     Beban pajak ini dapat dialihkan kepada ...