APARTHEID

 

 Politik Apartheid di Afrika Selatan

Pengertian Politik Apartheid

Politik Apartheid merupakan politik perbedaan warna kulit antara kulit putih dan kulit hitam. Waktu itu, ras kulit putih yang menjadi minoritas di Afrika Selatan, memiliki kekuasaan yang kuat. Ditambah lagi, pada tahun 1950, Perdana Menteri Afrika Selatan asal Inggris, Daniel Francois Malan, melegalkan Apartheid dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Politik Apartheid. Diantaranya:

1.   Group Areas Act, undang-undang ini mengatur tentang pemisahan tempat tinggal, perumahan, dan daerah bisnis di perkotaan sesuai ras.

2.   Land Acts, undang-undang yang melarang ras kulit hitam untuk tinggal diluar wilayah yang sudah ditentukan.

3.   Population Registration Act, undang-undang yang mengatur identifikasi dan registrasi penduduk harus mencantumkan ras dan sukunya masing-masing. 

Penerapan Politik Apartheid di Afrika Selatan

Menurut Tony Beaumont, dalam bukunya South Africa After Siege atau bahasa Indonesianya Afrika Selatan Setelah Pengepungan, inti dari penerapan politik Apartheid itu adalah “that each group should develop separately and achieve autonomy in its area.” yang artinya setiap kelompok harus membangun dirinya secara terpisah, dan harus mengurus daerahnya masing-masing. 

Politik Apartheid tentunya sangat merugikan masyarakat Afrika Selatan atau kulit hitam. Orang kulit hitam yang berada di luar wilayahnya lebih dari 72 jam dan tidak memiliki izin akan dipenjara. Mereka akan digusur dan disuruh pindah ke tempat yang jauh dari pemukiman atau Homelands, apabila tinggal di luar wilayah yang sudah ditentukan. Orang kulit hitam juga kehilangan semua hak politik, pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan.

Perlawanan Politik Apartheid

Adanya kebijakan rasisme ini membuat penduduk Afrika Selatan melakukan perlawanan. Mereka melakukan sebuah perlawanan atau gerakan Anti-Apartheid. Sebagai wadah perjuangan, pada tahun 1952, mereka membentuk African National Congress atau ANC, yang digagas oleh Nelson Mandela. Mereka berjuang untuk menghapus Politik Apartheid yang ngerugiin orang kulit hitam. 

Kemudian, pada tahun 1955, ANC mengirim 50.000 sukarelawan ke kota dan kampung buat nampung aspirasi atau masukan seluruh penduduk Afrika Selatan. Aspirasi itu dijadikan satu menjadi sebuah Piagam Kebebasan atau Freedom Charter yang ditandatangani di Kongres Rakyat di Kliptown, tanggal 26 Juni 1955.

Selain melakukan Kongres Rakyat, pada tanggal 6 April 1959, sebagian anggota ANC membentuk Pan Africanist Congress atau PAC. PAC dipimpin oleh Walter Sisulu, aktivis anti-apartheid Afrika Selatan. PAC mengkampanyekan Anti Pass Laws atau anti undang-undang pembatasan yang sudah dibuat oleh Perdana Menteri Afrika Selatan Asal Inggris. 

Pada tanggal 21 Maret 1950, orang-orang yang berkampanye Anti Pass Laws dibunuh secara massal di Sharpeville. Akibatnya, pemerintahan Afrika Selatan mendapat kecaman dari dunia internasional. Akhirnya, pemerintahan Afrika Selatan melarang keberadaan ANC dan PAC. kemudian pada tahun 1964, pemimpin Afrika Selatan menangkap tokoh ANC dan PAC. Nelson Mandela dan Walter Sisulu dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Berakhirnya Politik Apartheid di Afrika Selatan

Pada tahun 1983, sekitar 600 organisasi Afrika Selatan bersatu membentuk Front Demokratis Bersatu. Mereka mendukung Piagam Kebebasan dan menuntut untuk menghapus Homelands. Karena gerakan Anti-Apartheid semakin meningkat, pemerintah Afrika Selatan akhirnya menyatakan keadaan darurat. Di tahun 1989, perdana menteri Afrika Selatan Frederik Willem de Klerk membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Bahkan pada bulan Februari 1990, organisasi Anti Apartheid tidak dilarang kembali. Akhirnya, pada tahun 1994, Apartheid resmi berakhir.